- siap terpopuler
- medan terbaik
- Soccer terupdate
- gadget
- mindset
- bogor
- TECHNO
- jogja
- jatim
- olret
- bali
- wisata
- semarang
- NTT
- Jakarta
- lampung
- banyuwangi
- purwasuka
- TANGERANG
- banten
- cianjur
- banyumas
- padang
- jateng
- sulawesi
- MADURA
- teknodaily
- malang
- ceritakita
- Parenting
- gorontalo
- KALTIM
- 100kpj
- Intipseleb
- Sahijab
- popgames
- siap terpopuler
- medan terbaik
- Soccer terupdate
- gadget
- mindset
- bogor
- TECHNO
- jogja
- jatim
- olret
- bali
- wisata
- semarang
- NTT
- Jakarta
- lampung
- banyuwangi
- purwasuka
- TANGERANG
- banten
- cianjur
- banyumas
- padang
- jateng
- sulawesi
- MADURA
- teknodaily
- malang
- ceritakita
- Parenting
- gorontalo
- KALTIM
- 100KPJ
- Intipseleb
- Sahijab
- popgames
- IST
Jakarta, VIVA - Kementerian Hukum (Kemenkum) memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atas nama Federasi Futsal Indonesia (FFI) yang kini menggunakan nama Asosiasi Futsal Indonesia. Langkah tersebut dilakukan setelah Kemenkum menerima surat resmi dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) terkait persoalan internal kepengurusan federasi futsal.
Surat PSSI tersebut tertanggal 13 November 2026 dan berisi permintaan pemblokiran akses administrasi badan hukum FFI. Kebijakan ini bertujuan mencegah perubahan data kepengurusan hingga persoalan internal organisasi diselesaikan.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Direktur Badan Usaha Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkum, Andi Taletting Langi, mengatakan pihaknya telah menerima surat resmi PSSI dan menindaklanjuti permohonan tersebut sesuai kewenangan Kemenkum.
"Saat ini, sesuai dengan permintaan PSSI, akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal Futsal," ujar Andi dalam keterangan resminya, Senin (16/11/2026).
Andi menegaskan, pemblokiran tersebut tidak berarti menghentikan seluruh aktivitas organisasi maupun kegiatan olahraga futsal. Pembatasan hanya berlaku terhadap akses administrasi badan hukum FFI di sistem Kemenkum.
"Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi di bawah PSSI," jelasnya.
Ia juga memastikan pemblokiran akses SABH tersebut bersifat sementara. Kemenkum akan kembali menindaklanjuti proses administrasi setelah Kongres Luar Biasa (KLB) dilaksanakan dan PSSI menyampaikan pemberitahuan resmi mengenai kepengurusan definitif FFI.
"Setelah KLB dilaksanakan dan kami menerima surat resmi dari PSSI mengenai kepengurusan definitif hasil kongres, proses administrasi badan hukum dapat kembali ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Lebih lanjut, Andi menegaskan langkah Kemenkum bukan merupakan bentuk intervensi terhadap dinamika internal organisasi olahraga. Menurutnya, penyelesaian persoalan kepengurusan FFI sepenuhnya menjadi kewenangan PSSI sesuai mekanisme organisasi.
"Kemenkum tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi ataupun menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI, seperti asosiasi lainnya; bola pantai, atau asosiasi bola wanita, sesuai aturan yang berlaku. Tugas kami adalah memastikan administrasi badan hukum tetap tertib dan memiliki dasar yang jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.
https://www.viva.co.id/bola/1944058-kemenkum-blokir-sementara-akses-administrasi-kepengurusan-ffi-usai-terima-surat-pssi