FFI Layangkan Keberatan atas SK PSSI Tunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt Ketum

FFI ajukan keberatan atas SK PSSI yang menunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua Umum. Michael Sianipar membeberkan lima poin keberatan.

Muhammad Robbani - detikSepakbola

... Tautan telah disalin
Foto: Ketua Umum FFI Michael Sianipar. (Brigitta/detikcom)
Jakarta -

Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi melayangkan surat keberatan atas SK PSSI yang menunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua Umum AFI/FFI. FFI menilai keputusan tersebut memiliki lima cacat formil dan materiil.

Ketua Umum FFI periode 2024-2028, Michael Victor Sianipar, menegaskan kepengurusannya tetap sah bekerja berdasarkan mandat KLB pada 3 Oktober 2024 dan SK Menteri Hukum. Surat keberatan tersebut juga ditembuskan kepada FIFA dan AFC.

Dalam surat keberatannya tersebut, FFI mempersoalkan lima hal terkait penerbitan SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pertama, FFI menilai SK PSSI melampaui kewenangan yang diatur dalam statuta. Pemilihan dan pemberhentian ketua umum merupakan kewenangan mutlak Kongres FFI sebagaimana Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025.

Sementara itu, aturan penunjukan Plt Ketua dalam Pedoman Organisasi (PO) PSSI 2025, menurut FFI, hanya berlaku bagi PSSI provinsi yang masa jabatannya telah berakhir dan mengalami kekosongan kepemimpinan.

Kedua, FFI menilai SK tersebut mengabaikan rekomendasi PSSI sendiri yang mengakui otoritas Kongres FFI dalam mengesahkan AD/ART organisasi.

Mekanisme pemberhentian melalui KLB dalam AD/ART FFI 2026 disebut telah disahkan secara bulat oleh 54 anggota yang hadir dari total 60 anggota terdaftar. Jumlah tersebut setara dengan 90 persen pemilik suara dalam Kongres FFI pada 12 Mei 2026.

Pengesahan AD/ART itu dilakukan berdasarkan rekomendasi PSSI melalui Surat Nomor 2280/PGD/222/V-2026. FFI menyatakan AD/ART tersebut sah dan berlaku di Kementerian Hukum untuk mengatur urusan internal organisasi sebagai badan hukum.

Ketiga, FFI mempersoalkan penerbitan SK yang dinilai tidak melalui prosedur dan mengabaikan hak jawab. Menurut FFI, SK tersebut tidak menyebutkan pelanggaran, tidak memenuhi ketentuan tiga teguran tertulis Badan Yudisial sebagaimana Pasal 36 ayat 4 ART FFI, serta mengabaikan hak membela diri yang diatur dalam Pasal 16 ayat 6 dan Pasal 26 ayat 10 Statuta PSSI 2025.

Keempat, FFI menilai SK tersebut cacat kecermatan hukum. Konsideran SK PSSI disebut tidak merujuk pasal secara spesifik. Selain itu, Diktum 3 mencabut "SK penetapan Ketum FFI 2024-2028" tanpa mencantumkan nomor dan tanggal dokumen yang dimaksud. FFI menyatakan tidak pernah menerima dokumen tersebut.

Kelima, FFI menyoroti anomali kuorum dan dugaan konflik kepentingan. FFI mempersoalkan klaim 48 surat permohonan KLB yang terdiri dari 28 AFP dan 20 klub. Angka itu berbeda dengan pernyataan Plt pada 13 November 2026 yang menyebut 40 pemilik suara. Jumlah 40 tersebut tepat berada pada batas minimal dua pertiga dari total 60 suara.

FFI juga menyebut adanya indikasi tekanan dari oknum Exco PSSI terhadap AFP. Perbedaan angka yang disampaikan tersebut, menurut FFI, menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan surat permohonan KLB, termasuk apakah dokumen tersebut benar-benar ada atau hanya berupa klaim tanpa dasar, bukti, dan verifikasi.

"SK ilegal PSSI memiliki banyak cacat formil seperti yang kami utarakan di Surat Keberatan yang sudah FFI kirimkan ke Pimpinan PSSI. Karena kecatatan tersebut, SK ilegal PSSI selayaknya batal demi hukum," kata Michael, dalam pernyataan yang dibagikan FFI, Senin (16/11/2026).

FFI Tegaskan Tidak Menghindari KLB

FFI menegaskan tidak menghindari pelaksanaan KLB. Michael menjelaskan, apabila dokumen permohonan diserahkan kepada FFI dan terbukti sah memenuhi syarat dua pertiga pemilik hak suara, FFI sendiri yang akan memanggil dan menyelenggarakan KLB sesuai Pasal 31 ART FFI dan Pasal 40 ayat (1) Statuta PSSI 2025.

"Upaya pembegalan organisasi dan pergantian ketua umum melalui mekanisme ilegal tidak memiliki kekuatan hukum. Saya meyakini Indonesia adalah negara hukum, di mana semua harus melalui aturan dan prosedur yang jelas. Dalam hal adanya pergantian Ketua Umum FFI, mekanisme itu jelas diatur di AD/ART FFI yang sah di Kementerian Hukum," ujar Michael.

Sebagai langkah penyelesaian, FFI meminta PSSI mencabut SK Nomor 271/SKEP/XI-2026, menjaga status quo organisasi, serta menyerahkan salinan 48 surat permohonan KLB dan berita acara rapat Exco PSSI pada 28 Agustus 2026 untuk diverifikasi.

FFI juga mengusulkan pembentukan tim ad hoc yang imparsial untuk bermusyawarah dalam waktu 30 hari kerja. Usulan tersebut merujuk Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI 2025.

Apabila tidak tercapai kesepakatan, FFI menyatakan akan menempuh jalur Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) sesuai Pasal 91 ayat (3) Statuta PSSI 2025.

"Jika Pimpinan PSSI benar-benar beritikad baik untuk memajukan organisasi futsal, saya mengajak untuk menggunakan mekanisme imparsial yang diatur di Statuta PSSI, Pedoman Organisasi PSSI, dan juga AD/ART FFI yang sah. Kami berharap itikad baik dan obyektifitas itu masih ada. Masih ada ruang untuk mengoreksi cacat prosedur dan cacat hukum dari tindakan yang sudah diambil itu," tutur Michael.

Michael juga mengajak publik sepak bola dan futsal untuk mengawal persoalan tersebut. Menurutnya, marwah PSSI sebagai organisasi besar di Indonesia sedang dipertaruhkan. Publik dan suporter, kata dia, berhak mempertanyakan dan menuntut obyektivitas dalam organisasi PSSI.

"Tentu saya ingin PSSI sebagai organisasi dapat menunjukkan kepatuhan terhadap hukum. Saya yakin di tubuh PSSI masih banyak orang yang peduli terhadap marwah dan wibawa organisasi itu. Saya berharap Pimpinan PSSI juga dapat lebih bijak dalam menyikapi perkembangan situasi ini. Terakhir, saya juga yakin dan berterima kasih atas dukungan bukan hanya komunitas futsal Tanah Air, tapi juga keluarga besar sepakbola Indonesia yang menyoroti apa yang sedang terjadi di tubuh PSSI ini," ucap Michael.

https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-8755067/ffi-layangkan-keberatan-atas-sk-pssi-tunjuk-vivin-cahyani-sebagai-plt-ketum